Republik Rakyat Tiongkok
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
|
|||||
 |
|||||
| Bahasa resmi | Bahasa Tionghoa¹ | ||||
| Ibu kota | Beijing (北京) | ||||
| Kota terbesar | Shanghai (上海) | ||||
| Presiden | Hu Jintao (胡锦涛) | ||||
| Perdana Menteri | Wen Jiabao (温家宝) | ||||
| Wilayah - Total - % Air |
Urutan ke-4 9.596.960 km² 2,8% |
||||
| Penduduk - Total (2004) - Kepadatan |
Urutan ke-1 1.298.847.624 135/km² |
||||
| Didirikan - Tanggal |
Perang Saudara Tiongkok 1 Oktober 1949 |
||||
| PDB - Total (PPP, 2003) - Total (Nominal) - PDB/kapita (PPP) - PDB/kapita (Nominal) |
$6,45 trilyun (2) $1,58 trilyun (6) $4.700 (126) $1.227 (112) |
||||
| Mata uang | Renminbi (yuan) (人民币) | ||||
| Zona waktu | UTC +8 | ||||
| Lagu kebangsaan | "Barisan Para Sukarelawan" (义勇军进行曲) |
||||
| TLD | .cn | ||||
| Kode telepon | 86 | ||||
| (1) Putonghua adalah bahasa lisan standar, kecuali di Hong Kong dan Makau di mana Bahasa Kantonis biasanya digunakan. Bahasa Tionghoa merupakan bahasa resmi bersama dengan bahasa Inggris di Hong Kong dan bahasa Portugis di Makau. Di daerah minoritas, bahasa Tionghoa digunakan secara resmi hingga batas tertentu bersama dengan bahasa daerah lainnya seperti bahasa Uyghur, bahasa Mongolia, dan bahasa Tibet. (2) Angka-angka ini merujuk kepada Tiongkok Daratan saja, tidak termasuk Taiwan, Hong Kong dan Makau. |
|||||
| Sunting kotak ini | |||||
Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang oleh pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto diubah sebutannya menjadi Republik Rakyat Cina (RRC) adalah sebuah negara komunis yang terdiri dari hampir seluruh wilayah kebudayaan, sejarah, dan geografis yang dikenal sebagai China/Tiongkok. Sejak didirikan pada 1949, RRT telah dipimpin oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT). RRT adalah negara terpadat di dunia, dengan populasi melebihi 1,3 miliar jiwa, yang mayoritas merupakan bersuku bangsa Han. RRT juga adalah negara terbesar di Asia Timur, dan ketiga terluas di dunia, setelah Rusia dan Kanada. RRT berbatasan dengan 14 negara: Afghanistan, Bhutan, Myanmar, India, Kazakhstan, Kirgizia, Korea Utara, Laos, Mongolia, Nepal, Pakistan, Rusia, Tajikistan dan Vietnam.
RRT mengklaim kedaulatan terhadap Taiwan namun tidak memerintahnya (hal yang sama juga berlaku terhadap Pescadores, Quemoy, dan Matsu). Status politik Taiwan merupakan hal yang kontroversial; Taiwan diperintah Republik China, yang kini berbasis di Taipei. Republik China mengklaim kedaulatan terhadap seluruh Tiongkok daratan dan begitu juga dengan RRT. Istilah Tiongkok Daratan kadang digunakan untuk menandakan bagian Tiongkok yang diperintah RRT (biasanya tidak termasuk dua Daerah Administratif Khusus, Hong Kong dan Makau).
Daftar isi |
[sunting] Sejarah
Artikel utama: Sejarah Tiongkok, Sejarah Republik Rakyat Tiongkok, Garis waktu sejarah Tiongkok
Setelah Perang Dunia II, Perang Saudara Tiongkok antara Partai Komunis Tiongkok dan Kuomintang berakhir pada 1949 dengan pihak komunis menguasai Tiongkok Daratan dan Kuomintang menguasai Taiwan dan beberapa pulau-pulau lepas pantai di Fujian. Pada 1 Oktober 1949, Mao Zedong mendeklarasikan Republik Rakyat Tiongkok dan mendirikan sebuah negara komunis.
Para pendukung Era Maoisme, yang terdiri dari kebanyakan rakyat Tiongkok miskin dan lebih tradisionil atau nasionalis dan pemerhati asing yang percaya kepada komunisme, mengatakan bahwa di bawah Mao, persatuan dan kedaulatan Tiongkok dapat dipastikan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir, dan terdapat perkembangan infrastruktur, industri, kesehatan, dan pendidikan, yang mereka percayai telah membantu meningkatkan standar hidup rakyat. Mereka juga yakin bahwa kampanye seperti Lompatan Jauh ke Depan dan Revolusi Kebudayaan penting dalam mempercepat perkembangan Tiongkok dan menjernihkan kebudayaan mereka. Pihak pendukung juga ragu terhadap statistik dan kesaksian yang diberikan mengenai jumlah korban jiwa dan kerusakan lainnya yang disebabkan kampanye Mao.
Meskipun begitu, para kritikus rezim Mao, yang terdiri dari mayoritas analis asing dan para peninjau serta beberapa rakyat Tiongkok, khususnya para anggota kelas menengah dan penduduk kota yang lebih terbuka pemikirannya, mengatakan bahwa pemerintahan Mao membebankan pengawasan yang ketat terhadap kehidupan sehari-hari rakyat, dan yakin bahwa kampanye seperti Lompatan Jauh ke Depan dan Revolusi Kebudayaan berperan atau mengakibatkan hilangnya jutaan jiwa, mendatangkan biaya ekonomi yang besar, dan merusak warisan budaya Tiongkok. Lompatan Jauh ke Depan, pada khusunya, mendahului periode kelaparan yang besar di Tiongkok yang, menurut sumber-sumber Barat dan Timur yang dapat dipercaya, mengakibatkan kematian 20-30 juta orang; kebanyakan analis Barat dan Tiongkok mengatakan ini disebabkan Lompatan Jauh ke Depan namun Mao dan lainnya mengatakan ini disebabkan musibah alam; ada juga yang meragukan angka kematian tersebut, atau berkata bahwa lebih banyak orang mati karena kelaparan atau sebab politis lainnya pada masa pemerintahan Chiang Kai Shek.
Setelah kegagalan ekonomi yang dramatis pada awal 1960-an, Mao mundur dari jabatannya sebagai ketua umum Tiongkok. Kongres Rakyat Nasional melantik Liu Shaoqi sebagai pengganti Mao. Mao tetap menjadi ketua partai namun dilepas dari tugas ekonomi sehari-hari yang dikontrol dengan lebih lunak oleh Liu Shaoqi, Deng Xiaoping dan lainnya yang memulai reformasi keuangan.
Pada 1966 Mao meluncurkan Revolusi Kebudayaan, yang dilihat lawannya (termasuk analis Barat dan banyak remaja Tiongkok kala itu) sebagai balasan terhadap rival-rivalnya dengan memobilisasi para remaja untuk mendukung pemikirannya dan menyingkirkan kepemimpinan yang lunak pada saat itu, namun oleh pendukungnya dipandang sebagai sebuah percobaan demokrasi langsung dan sebuah langkah asli dalam menghilangkan korupsi dan pengaruh buruk lainnya dari masyarakat Tiongkok. Kekacauan pun timbul namun hal ini segera berkurang di bawah kepemimpinan Zhou Enlai di mana para kekuatan moderat kembali memperoleh pengaruhnya. Setelah kematian Mao, Deng Xiaoping berhasil memperoleh kekuasaan dan janda Mao, Jiang Qing beserta rekan-rekannya, Kelompok Empat, yang telah mengambil alih kekuasaan negara, ditangkap dan dibawa ke pengadilan.
Sejak saat itu, pihak pemerintah telah secara bertahap (dan telah banyak) melunakkan kontrol pemerintah terhadap kehidupan sehari-hari rakyatnya, dan telah memulai perpindahan ekonomi Tiongkok menuju sistem berbasiskan pasar.
Para pendukung reformasi keuangan – biasanya rakyat kelas menengah dan pemerhati Barat berhaluan kiri-tengah dan kanan – menunjukkan bukti terjadinya perkembangan pesat pada ekonomi di sektor konsumen dan ekspor, terciptanya kelas menengah (khususnya di kota pesisir di mana sebagian besar perkembangan industri dipusatkan) yang kini merupakan 15% dari populasi, standar hidup yang kian tinggi (diperlihatkan melalui peningkatan pesat pada GDP per kapita, belanja konsumen, perkiraan umur, persentase baca-tulis, dan jumlah produksi beras) dan hak dan kebebasan pribadi yang lebih luas untuk masyarakat biasa.
Para pengkritik reformasi ekonomi – biasanya masyarakat miskin di Tiongkok dan pemerhati Barat berhaluan kiri, menunjukkan bukti bahwa proses reformasi telah menciptakan kesenjangan kekayaan, polusi lingkungan, korupsi yang menjadi-jadi, pengangguran yang meningkat akibat PHK di perusahaan negara yang tidak efisien, serta telah memperkenalkan pengaruh budaya yang kurang diterima. Akibatnya mereka percaya bahwa budaya Tiongkok telah dikorupsi, rakyat miskin semakin miskin dan terpisah, dan stabilitas sosial negara semakin terancam.
Meskipun ada kelonggaran terhadap kapitalisme, Partai Komunis Tiongkok tetap berkuasa dan telah mempertahankan kebijakan yang mengekang terhadap kumpulan-kumpulan yang dianggap berbahaya, seperti Falun Gong dan gerakan separatis di Tibet. Pendukung kebijakan ini – biasanya penduduk pedesaan dan mayoritas kecil penduduk perkotaan, menyatakan bahwa kebijakan ini menjaga stabilitas dalam sebuah masyarakat yang terpecah oleh perbedaan kelas dan permusuhan, yang tidak mempunyai sejarah partisipasi publik, dan hukum yang terbatas. Para pengkritik – umumnya minoritas dari rakyat Tiongkok, para rakyat pelarian Tiongkok di luar negeri, penduduk Taiwan dan Hong Kong, etnis minoritas seperti bangsa Tibet dan pihak Barat, mengatakan bahwa kebijakan ini melanggar hak asasi manusia yang dikenal komunitas internasional, dan mereka juga mengklaim hal tersebut mengakibatkan terciptanya sebuah negara polisi, yang menimbulkan rasa takut.
RRC mengadopsi konstitusi yang kini digunakan pada 4 Desember 1982.
[sunting] Politik
- Artikel utama: Politik Republik Rakyat Tiongkok
Menurut definisi resminya, RRT merupakan suatu negara komunis karena ia memang merupakan negara komunis pada kebanyakan abad ke-20 yang lalu. Secara resmi ia masih dikenal sebagai negara komunis, meskipun sejumlah ilmuwan politik kini tidak mendefinisikannya sebagai negara komunis. Tiada definisi yang tepat yang dapat diberikan kepada jenis pemerintahan yang diamalkan negara ini, karena strukturnya tidak dikenal pasti. Salah satu sebab masalah ini ada adalah karena sejarahnya, Tiongkok merupakan negara yang diperintah oleh para kaisar selama 2000 tahun dengan sebuah pemerintahan pusat yang kuat dengan pengaruh Kong Hu Cu. Setelah tahun 1911 pula, Tiongkok diperintah secara otokratis oleh KMT dan beberapa panglima perang dan setelah 1949 pula didobrak partai komunis Tiongkok.
Rezim PRC sering dikatakan sebagai otokratis, komunis dan sosialis. Ia juga dilihat sebagai kerajaan komunis. Anggota komunis yang bersayap lebih ke kiri menjulukinya negara kapitalis. Memang, negara Tiongkok semakin lama semakin menuju ke arah sistem ekonomi bebas. Dalam suatu dokumen resmi yang dikeluarkan baru-baru ini, pemerintah menggariskan administrasi negara berdasarkan demokrasi, meskipun keadaan sebenarnya di sana tidak begitu.
Pemerintah RRT dikawal oleh Partai Komunis Tiongkok (CCP). Walaupun terdapat sedikit-banyak gerakan ke arah liberalisasi, seperti pemilu yang sekarang diadakan di peringkat kampung dan sebagian badan perwakilan menampakkan sikap tegas mereka dari masa ke masa, partai ini terus memiliki kawalan terutama atas pemilihan jabatan-jabatan pemerintahan. Walaupun negara menggunakan cara otokratis untuk mengusir elemen-elemen penentangan terhadap pemerintahannya, ia pada masa yang sama juga mencoba mengurangi penentangan dengan memajukan ekonomi, membenarkan tunjuk perasaan pribadi, dan melayani para penentang yang dianggap tidak berbahaya terhadap pemerintah secara lebih adil.
Penyaringan terhadap dakyah-dakyah politik juga rutin, dan RRT secara berang menghapuskan protes atau organisasi apapun yang dianggapnya berbahaya terhadap pemerintahannya, seperti yang terjadi di Tiananmen pada tahun 1989. Akan tetapi, media republik rakyat ini semakin aktif menyiarkan masalah sosial dan menghebohkan gejala 'penyogokan' di peringkat bawahan pemerintahan. RRT juga begitu berhasil menghalangi gerakan informasi, dan ada masanya mereka terpaksa mengganti polisi mereka sebagai tindakan balas terhadap protes rakyat. Walaupun penentangan berstruktur terhadap CCP tidak dibenarkan sama sekali, demonstrasi rakyat semakin lama semakin kerap dan dibiarkan. Baru-baru ini, Hu Jintao yang ingin mempopulerkan gambaran konservatif, meningkatkan pengawalan pemernitahan atas harian-harian, termasuk harian-harian luar termasuk New York Times. Namun tidak dinafikan ini kemungkinan juga bersumber dari sifat harian-harian Barat yang sering menyeleweng dalam memberi laporan yang sebenarnya dan bersifat angkuh dan biadab serta tidak faham sensitivitas negara Timur.
Popularitas PKT di kalangan rakyat sukar diukur, karena tiada pemilua di tingkat nasional, dan apabila orang Tionghoa ditanya secara sendirinya pula, ada sebagian yang menyokong dan ada pula yang membangkang. Secara umum, banyak dari mereka yang suka akan peranan pemerintahan mengabadikan stabilitas, yang membolehkan ekonomi maju tanpa masalah apapun. Antara masalah-masalah politik yang utama di China adalah jurang sosial diantara kaya dan miskin dan gejala suap yang berlaku karena biokrasi pemerintahan.
Terdapat juga partai politik yang lain di RRT, walaupun mereka hanya sekadar sub-partai atau parti yang rapat dengan PKT. PKT mengadakan dialog dengan mereka melalui suatu badan perhubungan khusus, yang dinamai Dewan Perhubungan Cadangan Rakyat Tiongkok (CPPCC) yang dipertimbangkan RRT. Cara ini lebih disukai pemerintahan dibandingkan pemilu. Kendati begitu, partai ini secara totalnya tidak memberi kesan apapun terhadap polisi dan dasar-dasar kerajaan. Fungsi badan perhubungan khusus ini lebih kepada mata luaran CPP, walaupun terdapat pengawai badan ini di semua tingkat pemerintahan.
[sunting] Isu Hak Asasi Manusia
Rencana Utama: Isu Hak Asasi Manusia di Republik Rakyat Tiongkok
Pemerintah RRT berpendapat bahwa hak asasi manusia sepatutnya mencakup kepuasan hidup dan kemajuan ekonomi. Dengan kata-kata berlainan, saat mengaji dirinya, ia melihat kemajuan ekonomi dan kepuasan hidup rakyatnya sebagai meningkatkan situasi hak asasi manusianya, dan saat melihat situasi di negara-negara maju ia seringkali menotakan terdapat tingkat kriminalitas dan kemiskinan yang tinggi di tempat-tempat yang dikatakan mempunyai penghormatan terhadap hak asasi manusia yang tinggi. Praktek melihat HAM sebegini rupa diamalkan di kebanyakan negara timur yang lain.
Tetapi pemerintah Barat dan organisasi non-pemerintahan (NGO) mereka mengatakan bahwa penahanan secara suka-suka dan menafikan hak tahanan untuk berkomunikasi dengan pihak luar, di samping pengakuan yang dipaksa, penyiksaan, dan pencabulan hak tawanan disamping menyekat kebebasan pers, bersuara, berkumpul, agama, privasi, dan hak pekerja adalah melanggar definasi hak asasi manusia mereka. Mereka mendakwa semua masalah ini bersumber pada kengganan kerajaan PRC memberikan hak menentang dan ketidaksempurnaan sistem kehakiman dalam melindungi hak asasi politik individu.
[sunting] Isu Etnis
RRT mendakwa ia merupakan satu negara yang memiliki banyak bangsa dan suku dan memberikan hak otonomi di Daerah Administrasi Minoritas kapada etnik bangsa minoritasnya. Ia juga mengutuk secara resmi chuvanis Han dan memberikan hak istimewa kepada suku-suku lain untuk memasuki institusi pendidikan tinggi disamping menjadi pegawai pemerintahan. Akan tetapi ia berhadapan dengan gerakan merdeka di provinsi Xizang (Tibet) dan provinsi Xinjiang. Gerakan-gerakan ini dan pemerhati luar mengkritik dasar-dasar etnisnya yang mengamalkan sistem memberikan uang menggalakan bangsa China Han berpindah ke kawasan-kawasan berkenaan sebagai chuvanis dan penjajahan dan menyekat gerakan merdeka apapun daripada berhasil. Bangsa China Han juga mengkritik dasar-dasar menberikan hak istimewa kepada etnik minoritas lain sebagai layanan kelas kedua terhadap mereka.
[sunting] Hubungan luar negeri
Artikel utama: Hubungan luar negeri Republik Rakyat Tiongkok
Republik Rakyat Tiongkok mempertahankan hubungan diplomatik dengan hampir seluruh negara di dunia, namun menetapkan syarat bahwa negara-negara yang ingin menjalin kerjasama diplomatik dengannya harus menyetujui klaim Tiongkok terhadap Taiwan dan memutuskan hubungan resmi dengan pemerintah Republik China. Tiongkok juga secara aktif menentang perjalanan ke luar negeri yang dilakukan pendukung kemerdekaan Taiwan seperti Lee Teng-hui dan Chen Shui-bian serta Tenzin Gyatso, Dalai Lama ke-14.
Pada 1971, RRT menggantikan Republik China sebagai wakil untuk "China" di PBB dan sebagai salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
Tiongkok juga pernah menjadi anggota Gerakan Non-Blok, dan kini tetap berperan sebagai anggota pengamat. Banyak dari kebijakan luar negerinya yang sekarang didasarkan pada konsep kebangkitan Tiongkok yang damai.
Hubungan Tiongkok-Amerika telah dirusak beberapa kali dalam beberapa dekade terakhir. Titik-titik permasalahan termasuk pengeboman AS terhadap kedubes Tiongkok di Belgrado pada tahun 1998 yang menewaskan tiga wartawan Tiongkok, sebuah insiden yang disebut Tiongkok sebagai kesengajaan namun oleh AS dinyatakan sebagai suatu kesalahan; jatuhnya pesawat AS di Tongkok pada tahun 2001, di mana Tiongkok menahan 24 awak pesawat tersebut dan merebut informasi yang sensitif dari pesawat tersebut, serta laporan Cox yang mengungkap aksi mata-mata Tiongkok terhadap rahasia nuklir AS beberapa dekade sebelumnya.
Selain Taiwan, Tiongkok terlibat dalam beberapa pertentangan wilayah lainnya:
- Aksai Chin, dikuasai Tiongkok, diklaim oleh India
- Kepulauan Paracel, dikuasai Tiongkok, diklaim oleh Vietnam dan Republik China
- Kepulauan Spratly, dipertentangkan antara Tiongkok, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam
- Kepulauan Diaoyu/Kepulauan Senkaku, dikuasai Jepang, diklaim oleh Tiongkok dan Republik China
- Arunachal Pradesh/Tibet Selatan, dikuasai India, diklaim oleh Tiongkok
Lihat pula: Status politik Taiwan
[sunting] Militer
Artikel utama: Pasukan Pembebasan Rakyat
Tiongkok mempunyai pasukan tentara terbesar di dunia, meski ada kepercayaan umum baik di dalam kalangan Pasukan Pembebasan Rakyat (People's Liberation Army, PLA) maupun pengamat luar bahwa jumlah bukanlah ukuran kekuatan militer yang baik. PLA terdiri dari angkatan laut Tiongkok dan angkatan udara. Memperkirakan dana militer Tiongkok akan menghasilkan berbagai angka-angka yang berbeda berdasarkan apa yang dianggap militer, bagaimana mengartikan informasi terbatas yang tersedia, dan bagaimana seseorang menghadapi faktor-faktor nilai tukar mata uang. Perkiraan-perkiraan yang ada memberikan nilai US$9 miliar sebagai yang terendah dan US$60 miliar sebagai yang tertinggi (dari segi purchasing power parity) pada tahun 2003; jumlah US$60 miliar tersebut membuat Tiongkok sebagai negara kedua terbesar setelah Amerika Serikat yang mempunyai dana anggaran US$400 miliar.
Tiongkok, meski mempunyai sistem senjata nuklir dan pengiriman yang maju, secara luas dipandang, di dalam negeri maupun di luar, hanya mempunyai kemampuan yang terbatas untuk mengerahkan kekuatan militernya ke luar Tiongkok dan tidak dianggap sebagai sebuah adidaya meski sering dianggap sebagai kekuatan regional yang besar.
[sunting] Pembagian politik
Republik Rakyat Tiongkok mempunyai kontrol administratif terhadap 22 provinsi (省); pemerintah RRT menganggap Taiwan (台湾) sebagai provinsi ke 23. (Lihat Status politik Taiwan untuk keterangan lebih lanjut.) Pihak pemerintah juga mengklaim Kepulauan Laut Tiongkok Selatan yang kini masih diperebutkan. Selain dari provinsi-provinsi tersebut, terdapat juga 5 daerah otonomi (自治区) yang berisi banyak etnis minoritas; 4 munisipaliti (直辖市) untuk kota-kota terbesar Tiongkok dan 2 Daerah Administratif Khusus (SAR) (特别行政区) yang diperintah RRT.
Berikut adalah senarai wilayah pembagian administratif yang di bawah kontrol RRT.
|
Provinsi |
Daerah otonomi
|
[sunting] Geografi
Artikel utama: Geografi Tiongkok
RRT ialah negara terbesar ke-4 di dunia dan dan mencakup daratan yang luas. Di timur, bersama dengan pantai Laut Kuning dan Laut Tiongkok Timur, ditemukan luas dan padat yang ditempati lapangan tanah baru; pesisir Laut Tiongkok Selatan lebih bergunung-gunung dan Tiongkok bagian selatan didominasi daerah berbukit dan jajaran gunung yang lebih rendah. Di bagian tengah timur ditemukan delta 2 sungai utama Tiongkok, Huang He dan Chang Jiang. Sungai-sungai utama lainnya ialah Xi Jiang, Mekong, Brahmaputra dan Amur.
Ke barat, jajaran gunung yang utama, khususnya Himalaya dengan titik tertinggi di Tiongkok Gunung Everest, dan ciri-ciri plato tinggi di antara bentang daratan yang lebih kering dari gurun seperti Takla-Makan dan Gurun Gobi. Sebab kemarau panjang dan barangkali pertanian yang rendah membuat badai debu telah menjadi biasa dalam musim semi di Tiongkok. Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Tiongkok, Gurun Gobi telah dikembangkan dan merupakan sumber utama badai debu yang mempengaruhi Tiongkok dan bagian Asia Timur Laut lainnya seperti Korea dan Jepang.
[sunting] Ekonomi
Artikel utama: Ekonomi Republik Rakyat Tiongkok
Republik Rakyat Tiongkok mencirikan ekonominya sebagai Sosialisme dengan ciri Tiongkok. Sejak akhir 1978, kepemimpinan Tiongkok telah memperharui ekonomi dari ekonomi terencana Soviet ke ekonomi yang berorientasi-pasar tapi masih dalam kerangka kerja politik yang kaku dari Partai Komunis. Untuk itu para pejabat meningkatkan kekuasaan pejabat lokal dan memasang manajer dalam industri, mengijinkan perusahaan skala-kecil dalam jasa dan produksi ringan, dan membuka ekonomi terhadap perdagangan asing dan investasi. Ini mengakibatkan Tiongkok daratan berubah dari ekonomi terpimpin menjadi ekonomi campuran.
Pemerintah menekankan peningkatan pendapatan pribadi dan kosumsi dan mempekenalkan sistem manajemen baru untuk meningkatkan produktivitas. Pemerintah juga memfokuskan diri dalam perdagangan asing sebagai kendaraan utama untuk pertumbuhan ekonomi, untuk itu mereka mendirikan lebih dari 2000 Zona Ekonomi Khusus (Special Economic Zones, SEZ) di mana hukum investasi direnggangkan untuk menarik modal asing. Hasilnya adalah PDB yang berlipat empat sejak 1978. Pada 1999 dengan jumlah populasi 1,25 milyar orang dan PDB hanya $3.800 per kapita, Tiongkok menjadi ekonomi keenam terbesar di dunia dari segi nilai tukar dan ketiga terbesar di dunia setelah Uni Eropa dan Amerika Serikat dalam daya beli. Pendapatan tahunan rata-rata pekerja Tiongkok adalah $1.300. Perkembangan ekonomi Tiongkok diyakini sebagai salah satu yang tercepat di dunia, sekitar 7-8% per tahun menurut statistik pemerintah Tiongkok. Tiongkok sejak tanggal 1 Januari 2002 telah menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia.
Tiongkok daratan terkenal sebagai tempat produksi biaya-rendah, terutama karena banyaknya tenaga kerja murah. Pekerja di pabrik Tiongkok biasanya dibayar 50 sen - 1 dolar Amerika per jam (rata-rata $0,86), dibandingkan dengan $2 sampai $2,5 di Meksiko dan $8.50 sampai $20 di AS. Pada akhir 2001, tarif listrik rata-rata di Provinsi Guangdong adalah 0,72 yuan (9 sen Amerika) per kilowatt jam, lebih tinggi dari level rata-rata di Tiongkok daratan 0,368 yuan (4 sen AS). Tiongkok resmi menghapuskan "direct budgetary outlays" untuk ekspor pada 1 Januari 1991. Namun, diyakini banyak produsen ekspor Tiongkok menerima banyak subsidi lainnya. Bentuk subsidi ekspor lainnya termasuk energi, bahan material atau penyediaan tenaga kerja. Ekspor dari produk agkrikultur, seperti jagung dan katun, masih menikmati subsidi ekspor langsung. Namun, Tiongkok telah mengurangi jumlah subsidi ekspor jagung pada 1999 dan 2000.
Insentif pajak "preferential" adalah salah satu contoh lainnya dari subsidi ekspor. Tiongkok mencoba mengharmoniskan sistem pajak dan bea cukai yang dijalankan di perusahaan domestik dan asing. Sebagai hasil, pajak "preferential" dan kebijakan bea cukai yang menguntungkan eksportir dalam zona ekonomi spesial dan kota pelabuhan telah ditargetkan untuk diperbaharui.
Ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat sejumlah $125 milyar pada 2002; ekspor Amerika ke Tiongkok sejumlah $19 milyar. Perbedaan ini desebabkan utamanya atas fakta bahwa orang Amerika mengkonsumsi lebih dari yang mereka produksi dan orang Tiongkok yang dibayar rendah tidak mampu membeli produk mahal Amerika. Faktor lainnya adalah pertukaran valuta yang tidak menguntungkan antara Yuan Tiongkok dan dolar AS yang di"kunci". Ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat meningkat 20% per tahun, lebih cepat dari ekspor AS ke Tiongkok. [1], [2]
Pada 2003, PDB Tiongkok dari segi purchasing power parity mencapai $6,4 trilyun, menjadi terbesar kedua di dunia. Menggunakan penghitungan konvensional Tiongkok diurutkan di posisi ke-7. Meski jumlah populasinya sangat besar, ini masih hanya memberikan PNB rata-rata per orang hanya sekitar $5.000, sekitar 1/7 Amerika Serikat. Laporan pertumbuhan ekonomi resmi untuk 2003 adalah 9,1%. Diperkirakan oleh CIA pada 2002 bahwa agrikultur menyumbangkan sebesar 14,5% dari PNB Tiongkok, industri dan konstruksi sekitar 51,7% dan jasa sekitar 33,8%. Pendapatan rata-rata pedesaan sekitar sepertiga di daerah perkotaan, sebuah perbedaan yang telah melebar di dekade terakhir.
[sunting] Demografi
Artikel utama: Demografi Republik Rakyat Tiongkok
Secara resmi RRT memandang dirinya sendiri sebagai bangsa multi-etnis dengan 56 etnisitas yang diakui. Mayoritas etnis Han menyusun hampir 93% populasi; bagaimanapun merupakan mayoritas dalam hanya hampir setengah daerah RRC.
Dalam usaha membatasi perkembangan populasinya, RRT telah mengambil kebijakan yang membatasi keluarga di perkotaan (etnis minoritas seperti Tibet dikecualikan) menjadi 1 anak dan keluarga di pedalaman 2 anak saat yang pertama wanita. Karena lelaki dianggap lebih bernilai ekonomis di daerah pedesaan, muncullah insiden tinggi mengenai aborsi selektif jenis kelamin dan penolakan anak di daerah pedesaan buat memastikan bahwa anak kedua ialah lelaki.
Ini telah mengakibatkan dalam perbandingan jenis kelamin 115 anak lelaki dilahirkan selama setiap 100 anak perempuan yang sangat berbeda dari kecepatan alamiah, namun yang sebanding dengan perbandingan di Korea Selatan. Pemerintah RRT sedang mencoba mengurangi masalah ini dengan menekankan harkat para wanita dan telah melangkah sepanjang mencegah penyedia medis dari memperlihatkan pada para orang tua jenis kelamin bayi yang diharapkan.
Kebanyakan suku Han bertutur macam-macam bahasa Tionghoa yang diucapkan, yang bisa dilihat sebagai 1 bahasa atau keluarga bahasa. Subdivisi terbesar bahasa Tionghoa yang diucapkan ialah bahasa Mandarin, dengan lebih banyak pembicara daripada bahasa lainnya di dunia. Versi standar Mandarin yang didasarkan pada dialek Beijing, dikenal sebagai Putonghua, diajarkan di sekolah dan digunakan sebagai bahasa resmi di seluruh negara.
[sunting] Kesehatan umum
Tiongkok mempunyai beberapa masalah kesehatan umum yang sedang meningkat: masalah kesehatan yang berhubungan dengan polusi udara dan air, wabah HIV-AIDS yang sedang meluas dan jutaan perokok. Wabah HIV, ditambah dengan jalur infeksi yang biasa, meluas pada masa lalu karena praktek tidak bersih yang digunakan dalam pengumpulan darah di daerah pedesaan. Masalah tembakau dipersulit dengan fakta bahwa kebanyakan penjualan rokok dimonopoli pemerintah. Pihak pemerintah, yang bergantung kepada pendapatan dari penualan rokok, terlihat ragu dalam responsnya terhadap masalah tembakau dibandingkan dengan masalah kesehatan umum lainnya.
Hepatitis B mewabah di Tiongkok Daratan, dengan mayoritas dari penduduk menyebarkan penyakit tersebut; 10% di antaranya terpengaruh parah. Seringkali ini menyebabkan gagal lever atau kanker hati, sesuatu yang merupakan penyebab kematian yang umum di Tiongkok. Sebuah program yang diawali pada 2002 akan mencoba – dalam 5 tahun – untuk memvaksinasi semua bayi yang baru lahir di Tiongkok Daratan.
[sunting] Program antariksa
Pada 15 Oktober 2003, menggunakan roket Long March 2F dan kendaraan angkasa berawak Shenzhou V, RRT menjadi negara ke-3 yang menempatkan manusia di angkasa melalui usaha kerasnya.
Negara ini merencanakan program angkasa berawak di awal 1970an, dengan "Proyek 714" dan kendaraan angkasa berawak Shuguang yang diharapkan. Karena serentetan kemunduran politik dan ekonomi, program penerbangan berawak tak pernah terlaksana baik sampai 2003.
Roket Long March 2F dan kendaraan angkasa berawak Shenzhou V membawa Yang Liwei di dalam kendaraan angkasa Shenzhou 5 ke orbit bumi, di mana menyisakan 21 jam, membuat total 14 revolusi.
Beberapa ahli menganggap kendaraan udara berawak Shenzhou berdasarkan pada kendaraan luar angkasa Soyuz Rusia.
Program perkembangan RRT dianggap disebabkan atas keprihatinan dalam beberapa bagian. Laporan DPR AS menyusul peluncuran 2003 berkata, "Saat 1 dari motivasi cepat yang kuat untuk program ini muncul menjadi gengsi politik, Usaha-usaha Tiongkok hampir pasti akan menyumbang pada sistem angkasa militer yang diperbaiki pada bingkai waktu 2010-2020.". Lainnya sedikit berpengaruh. Seminggu setelah peluncuran, sebuah tajuk rencana di The Times of India menyebutnya "'China's Late Creep Forward,' (Langkah Maju Tiongkok yang Terlambat) telah menyampaikan bahwa Beijing sedang mencoba tempat di mana terlihat jelas teknologi tua 4 dekade.".
Apakah kelanjutan Tiongkok di area ini akan membuat perlombaan angkasa lainnya masih perlu diperhatikan.
[sunting] Budaya
Artikel utama: Budaya Tiongkok
Norma tradisional Tiongkok diperoleh dari versi ortodoks Konfusianisme, yang diajarkan di sekolah-sekolah dan bahkan merupakan bagian dari ujian pelayanan publik kekaisaran pada zaman dulunya. Para pemimpin yang memulai langkah-langkah untuk mengubah masyarakat Tiongkok setelah berdirinya RRT pada 1949 dibesarkan dalam lingkungan tua dan telah diajarkan norma hidup sesuai dengan lingkungan hidupnya. Meskipun mereka merupakan revolusioner yang mampu beradaptasi dengan zamannya, mereka tidak ingin mengubah budaya Tiongkok secara besar-besaran. Sebagai pemerintah langsung, para pemimpin RRT mengganti aspek tradisional seperti kepemilikan tanah di desa dan pendidikan tetapi masih menyisakan aspek-aspek lainnya, misalnya struktur keluarga.
- Seni Tiongkok
- Sastra Tionghoa
- Masakan Tiongkok
- Bahasa Tionghoa
- Bahasa Tionghoa tertulis
- Daftar tokoh Tiongkok
- Musik Tiongkok
- Agama di Tiongkok
[sunting] Lihat pula
- Tiongkok
- Daftar Provinsi Tiongkok
- Daftar Negara-Negara di Dunia
- Daftar Tokoh Indonesia Keturunan Tionghoa
- Bahasa Hokkien
- Hong Kong
- Makau
- Tionghoa
- Peribahasa Tiongkok
[sunting] Referensi
[sunting] Pranala luar
Lihat galeri mengenai Republik Rakyat Tiongkok di Wikimedia Commons.
Lihat panduan wisata Republik Rakyat Tiongkok di Wikitravel
- (zh) Situs Resmi Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok
- (id) Forum Diskusi Budaya Tionghoa dan Sejarah Tiongkok
- Referendum Taiwan
- Taiwan: Realita vs Kontra Realita
- Demokrasi Taiwan: Kemajuan atau Kemunduran
- China: Penghinaan atau Bukan?
- (en) China Digital Times
- (en) China travel guide
| Pembagian administrasi setingkat provinsi di Republik Rakyat Tiongkok |
 |
|||||||||||
|
||||||||||||
| Negara-negara di Asia Timur |
| Jepang | Korea Selatan | Korea Utara | Republik China | Republik Rakyat Tiongkok Daerah Administratif Khusus: Hong Kong | Makau |
