Gorontalo
From Wikipedia
Gorontalo adalah satu provins di kepulauan Sulawesi, Indonesia.
 |
Rencana ini memerlukan kemaskini dalam Bahasa Melayu. Anda boleh membantu mengemaskinikannya. |
Jadual isi kandungan |
[Sunting] Sejarah
Kira-kira 400 tahun lalu (abad ke-16) Gorontalo yang terletak di Teluk Tomini dikenal sebagai pusat pendidikan dan perdagangan dari wilayah di sekitarnya, seperti Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara), Buol Tolitoli, Donggala, dan Luwuk Banggai (Sulawesi Tengah), bahkan hingga ke Sulawesi Tenggara.
Karena letaknya yang strategis, Belanda menjadikan Gorontalo sebagai pusat pemerintahan yang disebut Kepala Daerah Afdeling Sulawesi Utara Gorontalo. Lingkup pemerintahannya mencakup seluruh Gorontalo, Buol Tolitoli, Donggala, dan Bolaang Mongondow.
Sebelum masa penjajahan Belanda, daerah Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut hukum adat ketatanegaraan Gorontalo. Seluruh kerajaan tersebut tergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang disebut "Pohalaa". Pada waktu itu wilayah Gorontalo terdapat lima pohalaa, yakni Pohalaa Gorontalo, Pohalaa Limboto, Pohalaa Suwawa, Pohalaa Boalemo, dan Pohalaa Atinggola. Gorontalo memilki hukum adatnya yang sangat kuat dan menyatu dengan syariat Islam, yang dinamakan "Adat Bersendikan Syarak dan Syarak Bersendikan Kitabullah (Al-Quran)", sehingga Gorontalo menjadi salah satu daerah hukum adat di Indonesia, yakni daerah hukum adat ke-19.
Dari kelima pohalaa tersebut, yang paling menonjol adalah Pohalaa Gorontalo. Itulah sebabnya pada tahun 1942 daerah "Limo lo Pohalaa" tersebut berada dalam wilayah kekuasaan seorang Asisten Residen, di samping pemerintahan tradisional.
Pada tahun 1889, pemerintahan beralih menjadi pemerintahan langsung Belanda yang dikenal dengan nama "Rechtatreeks Bestuur". Pada tahun 1911 terjadi perubahan struktur pemerintahan, di mana daerah Gorontalo dibagi atas tiga Onder Afdeling, yakni: Afdeling Kwandang, Afdeling Gorontalo, dan Afdeling Boalemo. Selanjutnya tahun 1920 wilayah Gorontalo dibagi menjadi lima distrik, yakni Distrik Kwandang, Limboto, Bone, Gorontalo, dan Boalemo. Tahun 1922 wilayah Gorontalo dibagi menjadi tiga afdeling, yakni: Afdeling Gorontalo, Boalemo, dan Buol. Sistem pemerintahan ini berlangsung hingga meletusnya Perang Dunia II (1939-1942).
Sebelum RI memproklamasikan kemerdekaannya 17 Agustus 1945, rakyat Gorontalo dipelopori Pejuang Nasional Mahaputra Nani Wartabone, berhasil merebut kekuasaan dan memproklamasikan Kemerdekaan RI dari Bumi Kerawang Gorontalo pada tanggal 23 Januari 1942 yang sekaligus membentuk pemerintahan sendiri. Sang Merah Putih berkibar dan lagu Indonesia Raya pun bergema dari Bumi Kerawang Gorontalo. Rakyat Gorontalo mampu mencatatkan dirinya sebagai patriot sejati yang mampu menggetarkan bumi persada, mengusir Belanda dari Bumi Gorontalo. Pemerintahan ini berlangsung selama dua tahun hingga tahun 1944.
Pada masa pergolakan Permesta di Sulawesi Utara dan tengah tahun 1957 masyarakat Gorontalo di bawah pimpinan Nani Wartabone menyatakan kesetiaannya terhadap Negara Kesatuan RI dan menolak bergabungdengan Permesta. Nani Wartabone tampil dengan semboyan "Sekali ke Yogya Tetap ke Yogya", artinya "Sekali Indonesia, Tetap Indonesia".
Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 Gorontalo menjadi bagian wilayah Provinsi Sulawesi yang berpusat di Makassar. Kemudian pada akhir 1949 seiring dengan pengakuan kedualatan RI oleh Belanda di mana Negara RI diubah menjadi negara serikat atau federasi dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) Gorontalo menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur (NIT) yang juga berpusat di Makassar. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan kembali ke bentuk NKRI.
Tahun 1953 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1953 Sulawesi Utara dijadikan sebagai daerah otonom. Daerah Bolaang Mongondow dipisahkan menjadi daerah otonom tingkat II pada tahun 1954, sehingga Sulawesi Utara hanya meliputi bekas kawasan Gorontalo dan Buol yang berpusat di Gorontalo.
[Sunting] Gorontalo sebagai Provinsi
Dari tahun 1964 sampai dengan tahun 2000 wilayah Gorontalo yang terdiri atas Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Boalemo menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Setelah DPR menyetujui RUU tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo menjadi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo dalam Rapat Paripurna Tingkat IV tentang Pengambilan Keputusan Atas RUU Pembentukan Provinsi Gorontalo, 5 Desember 2000, maka resmilah wilayah Gorontalo lepas dari Provinsi Sulawesi Utara.
Peresmian Provinsi Gorontalo berlangsung di Lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo pada hari Jumat, 16 Februari 2001 oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Surjadi Soedirdja, yang sekaligus melantik Drs. Tursandi Alwi sebagai Penjabat Gubernur Gorontalo.
Menjelang ulang tahun yang kedua, tepatnya tanggal 27 Januari 2003, Provinsi Gorontalo ketambahan dua kabupaten baru, yakni Kabupaten Bonebolango (mekaran dari Kabupaten Gorontalo) dan Kabupaten Pohuwato (mekaran dari Kabupaten Boalemo).
Provinsi Gorontalo lahir pada hari Selasa, 5 Desember 2000 atau 8 Ramadan 1421 Hijriah. Gorontalo menjadi provinsi ke-32 setelah Rapat Paripurna Tingkat IV tentang Pengambilan Keputusan Atas RUU Pembentukan Provinsi Gorontalo disetujui oleh 10 Fraksi di DPR menjadi undang-undang. Pembentukan Provinsi Gorontalo didasarkan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, yang disahkan (ditandatangani) oleh Presiden Abdurrahman Wahid tanggal 22 Desember 2000 (25 Ramadan 1421 Hijriah).
Mendagri dan Otonomi Daerah, Surjadi Soedirdja, pada Jumat, 16 Februari 2001 (22 Zulhijah 1421 Hijriah) meresmikan Gorontalo menjadi provinsi ke-32 di Indonesia bertempat di Lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo. Bersamaan dengan itu dilantik Drs. Tursandi Alwi sebagai Penjabat Gubernur Gorontalo. Peresmian ditandai dengan pelepasan burung merpati 32 ekor sebagai tanda provinsi ke-32, ratusan balon, pemberian dana alokasi umum (DAU) Rp 45 miliar, serta sumbangan untuk korban banjir. Banjir di Gorontalo tidak mengganggu peresmian Provinsi Gorontalo. Dalam sambutannya Mendagri mengatakan bahwa pembentukan Provinsi Gorontalo menurut UU Nomor 38 Tahun 2000 merupakan realisasi dari keinginan masyarakat dan rakyat Gorontalo.
Pembentukan provinsi ini bertujuan untuk menyejahterakan rakyat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan memperpendek rentang kendali yang selama ini terlalu jauh. Menurut Mendagri, pembentukan Provinsi Gorontalo ini tidak ada hambatan sejak awal karena ini merupakan aspirasi dari masyarakat bawah. Ia optimis bahwa Gorontalo bisa maju dan eksis di Indonesia Timur. Daerah ini memiliki potensi dan sumber daya manusia yang berkualitas. Dikatakan, Gorontalo bisa mencapai kemajuan dan perkembangan, dan hal tersebut sangat bergantung kepada kemauan dan partisipasi masyarakatnya.
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan bahwa pemekaran, penggabungan, dan penghapusan wilayah. Jadi, bisa saja daerah ini dimekarkan kalau ada aspirasi.
Sebelumnya Gubernur Sulut, Drs. Adolf Sondakh, dalam sambutannya mengatakan bahwa rakyat di Provinsi Gorontalo harus tetap menjaga persatuan. Meskipun sudah berpisah dengan Sulawesi Utara (sebagai provinduk induk), kita tetap bersaudara. Pemerintah Sulawesi Utara akan tetap membantu daerah ini, katanya.
Tujuan utama pembentukan Provinsi Gorontalo adalah untuk memajukan daerah, membangun kesejahteraan rakyat, memudahkan pelayanan, dan memobilisasi pembangunan bagi terciptanya kesejahteraan serta kemakmuran rakyat.
Letak Provinsi Gorontalo terletak pada posisi sebagai sebagai berikut: di antara 00o 24'04"-- 01o 02'30" Lintang Utara (LU) dan 120o 08'04"--123o 32'09" Bujur Timur (BT), dengan batas-batas:
Utara: Kabupaten Buol dan Laut Sulawesi; Selatan: Teluk Tomini; Timur: Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara; Barat: Kabupaten Parigimoutong dan Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Luas Wilayah Sesuai dengan data terakhir Februari 2004, wilayah Provinsi Gorontalo terdiri atas 4 kabupaten dan 1 kota, 32 kecamatan, 294 desa, dan 79 kelurahan, dengan luas 12.215,45 km2, berpenduduk 899.653(BPS Provinsi Gorontalo 2004), dengan tingkat kepadatan penduduknya 73,62 jiwa/km2 dengan rincian
[Sunting] Geografis
Berdasarkan UU Nomor 38 tahun 2001, wilayah Gorontalo ditetapkan sebagai Provinsi, lepas dari Provinsi Sulawesi Utara. Gorontalo sebagai provinsi yang ke 32 secara geografis terletak diantara 0º, 30' - 1º,0' lintang utara dan 121º,0' - 123º,30' Bujur Timur, yang diapit oleh Laut Sulawesi di sebelah Utara, Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur, Teluk Tomini di sebelah Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat.
Provinsi Gorontalo memiliki luas wilayah sebesar 12.215,45 km2.
Gorontalo adalah daerah yang baru menjadi provinsi di Pulau Sulawesi bagian Utara. Wilayahnya seluas 12.215 km² dengan populasi 887.000 jiwa (2004).
Provinsi Gorontalo hanya terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 [Kota](dulu: kota)], yaitu :
- Kabupaten Gorontalo
- Boalemo
- Pohuwato
- Bonebolango
- Kota Gorontalo – ibu kota Provinsi Gorontalo.
Sesuai dengan data terakhir Februari 2004, wilayah Provinsi Gorontalo terdiri atas 4 kabupaten dan 1 kota, 32 kecamatan, 294 desa, dan 79 kelurahan, dengan luas 12.215,45 km2, berpenduduk 899.653(BPS Provinsi Gorontalo 2004), dengan tingkat kepadatan penduduknya 73,62 jiwa/km2 dengan rincian sebagai berikut.
Peta Wilayah Provinsi Gorontalo 2004
Pemerintahan
Bersamaan dengan peresmian Provinsi Gorontalo tanggal 16 Februari 2001, Mendagri dan Otda, Surjadi Soedirdja, atas nama Presiden melantik dan mengambil sumpah Drs. Tursandi Alwi sebagai Penjabat Gubernur Gorontalo, yang bertugas untuk menyiapkan perangkat pemerintahan Provinsi Gorontalo sampai dengan saat dipilihnya gubernur definitif untuk Provinsi Gorontalo.
Pada tanggal 12 September 2001 (23 Rajab 1422 H) pasangan Ir. Fadel Muhammad / Ir. Gusnar Ismail, M.M., terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo dalam Sidang Paripurna DPRD. Pasangan Fraksi Partai Golkar ini memperoleh 26 suara, mengungguli pasangan Suharso Monoarfa / Gusnar Ismail dari Fraksi Persatuan Pembangunan (7 suara), Bob Hippy /Ratnaningsih Luneto dari Fraksi Perserikatan Demokrasi (4 suara), dan Laksamana Madya (Purn) Abdul Rahim Katili/Gusnar Ismail dari Fraksi TNI/Polri (5 suara).
Menurut Sekretaris Panitia Pemilihan, Sujadi, sebanyak 45 anggota DPRD Gorontalo ikut memilih, tetapi tiga suara batal. Ia menjelaskan bahwa Selasa (11/9/2001) tengah malam, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Hari Sabarno, mengirimkan faksmile tentang pergantian antarwaktu empat anggota Dewan yang tidak mau pindah dari DPRD Sulawesi Utara.
Pada Senin, 10 Desember 2001 atau 24 Ramadan 1422 Hijriah, Ir. Fadel Muhamad dan Ir. Gusnar Ismail, M.M. dilantik oleh Mendagri dan Otonomi Daerah, Hari Sabarno, sebagai Gubernur Gorontalo (2001-2006) pertama yang definitif, menggantikan Penjabat Gubernur Gorontalo, Drs. Tursandi Alwi, yang telah bertugas selama 10 bulan (16 Februari 2001 – 10 Desember 2001).
Pelantikan tersebut sebagai tindak lanjut dari Keppres Nomor 318/M/2001 tentang Pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur Gorontalo Periode 2001–2006.
DPRD
Berdasarkan jumlah penduduk dan wilayahnya, Provinsi Gorontalo mendapat jatah 35 anggota DPRD periode 2004-2009. Mereka merupakan hasil Pemilihan Umum 5 April 2004, dengan hasil (1) Golkar - 19 kursi; (2) PPP- 5 kursi; (3) PDIP - 3 kursi; (4) PBB - 3 kursi; (5) PAN - 2 kursi; (6) PBR - 1 kursi; (7) PKB - 1 kursi; dan (8) PKS - 1 kursi.
Nama Anggota I. Golkar - 19 kursi Abdullah Biya Tamsil A. Poha H. Dahlan Muda Nasir Giasi, S.Pd. H. Amir Piola Isa Drs. H. Sun Biki Rustam Hs. Akili, S.E., M.H. Tien Badu, Sm.H. H. Abdullah Talani, B.A. Rahmiyati Yahya Drs. paris R.A. Jusuf, B.A., M.Si. Ishak Liputo Sri Susanti Rahman Ir. Budiyanto Napu Marthen A. Taha, S.E. Drs. H. Habu Wahidji H. Fauzie Wartabone Alex Koniyo, B.A. H. Jootje Nento, S.H. II. PPP - 5 kursi Ir. Sofyan Alhadar Abd. Djabar M. Bahua Murnijati Tanib, S.H., M.H. H. Faizal Hulukati, S.E. Alun Miu
III. PDIP - 3 kursi Ir. La Ode Haemudin, M.M. Pion Taliki Mohamad Kris Wartabone IV. PBB - 3 kursi Ir. Mikson Yapanto Ir. H. Hamid Kuna Drs. Sarwan Laduhu V. PAN - 2 kursi H. Abullah A. Kariem H. Abdullah Melu Otolomo VI. PBR - 1 kursi Laksma TNI (Purn) H. A.R. Katilie, S.E. VII. PKB - 1 kursi Octavianty R. Nusi, S.Sos, M.M. VIII. PKS - 1 kursi Jasin Usman Dilo,A.Md. Catatan: H. = Haji
Sumber: JulianurCom 2004.
[Sunting] Bahasa Daerah
Bahasa Daerahnya ada 3 Bahasa yaitu bahasa Gorontalo, bahasa Suwawa dan bahasa Atinggola. Dalam proses lahirnya bahasa yang ada khusus untuk bahasa daerah adalah bahasa Gorontalo. Saat ini bahasa Gorontalo telah dipengaruhi oleh bahasa Indonesia, sehingga kemurnian bahasa sudah sulit diperoleh di Gorontalo.
|
|
 |
|---|---|
|
Nanggroe Aceh Darussalam - Sumatera Utara - Bengkulu - Jambi - Riau - Sumatera Barat - Sumatera Selatan - Lampung - Kepulauan Bangka Belitung - Riau Kepulauan - Banten - Jawa Barat - Jawa Tengah - Jawa Timur - Jakarta - Yogyakarta - Bali - Nusa Tenggara Barat - Nusa Tenggara Timur - Kalimantan Barat - Kalimantan Selatan - Kalimantan Tengah - Kalimantan Timur – Gorontalo – Sulawesi Selatan – Sulawesi Tenggara – Sulawesi Tengah – Sulawesi Utara – Maluku – Maluku Utara – Irian Jaya Barat – Papua |
|
