Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
Kejaksaan Agung adalah lembaga penyelenggara kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, yang berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.
Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi (berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi) dan Kejaksaan Negeri (berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota) merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.
[sunting] Unsur Pimpinan dan Unsur Pembantu Pimpinan
Unsur pimpinan Kejaksaan Agung terdiri atas Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung, keduanya merupakan satu kesatuan.
- Jaksa Agung merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jaksa Agung Republik Indonesia saat ini adalah Abdul Rahman Saleh, yang menjabat sejak tahun 2004
- Wakil Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung, dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Jaksa Agung Republik Indonesia saat ini adalah Basrief Arief, SH, MH.
Sedangkan unsur pembantu pimpinan adalah Jaksa Agung Muda dan Wakil Jaksa Agung Muda. Terdapat 6 Jaksa Agung Muda, yaitu:
- Jaksa Agung Muda Pembinaan
- Jaksa Agung Muda Intelijen
- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
- Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
- Jaksa Agung Muda Pengawasan
[sunting] Tugas dan Wewenang Jaksa Agung
Tugas dan Wewenang Jaksa Agung adalah:
- menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan
- mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang
- mengesampingkan perkara demi kepentingan umum
- mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara
- dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri, atas rekomendasi dokter.
| Kejaksaan Republik Indonesia |
|---|
|
Lembaga: Kejaksaan Agung | Kejaksaan Tinggi | Kejaksaan Negeri |
