Pusat Pemberdayaan dan Pengembangan Otonomi Daerah
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
 |
Artikel ini perlu dirapikan agar memenuhi standar Wikipedia Merapikan artikel bisa berupa membagi artikel ke dalam paragraf atau wikifisasi artikel. Setelah dirapikan, Anda boleh menghapus pesan ini. |
The Regional Autonomy Center atau dalam bahasa Indonesia (Pusat Pemberdayaan dan Pengembangan Otonomi Daerah)
Daftar isi |
[sunting] Latar Belakang
Baik pada tingkat semangat maupun pada tingkat regulasi, aspek pemerintahan daerah atau lazim disebut dengan istilah otonomi daerah, sering mengalami goncangan-goncangan hingga sampai kepada mengalami perubahan-perubahan kebijakan. Pada waktu UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, telah menjadikan pusat sebagai titik sentral dan penentu gerak pemerintahan di daerah yang pada akhirnya sangat bertentangan dengan semangat demokrasi dan keadilan. Memasuki era reformasi yang ditandai oleh bangkitnya demokrasi, dimana Negara menjadi titik sentral yang menentukan gerak kehidupan daerah, harus segera diakhiri. Maka, lahirlah UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan prakarsa, aspirasi masyarakat yang sejalan dengan semangat demokrasi. Sejalan dengan perjalanan waktu, kebijakan tersebut menuai banyak persoalan, antara lain masalah kordinasi antar daerah otonom tingkat provinsi dan kabupaten, munculnya “raja-raja kecil” di daerah yang cenderung melakukan abuse of power yang mengabaikan nilai etik dalam berpolitik, sulit melakukan supervisi daerah otonom dan lain sebagainya. Kemudian Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru mengenai Otonomi Daerah, yakni dengan pemberlakuan UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Semangat yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut tidak ditujukan untuk melakukan “resentralisasi” atas apa yang telah didesentralisasikan, namun lebih ditujukan untuk mengurangi dampak negatif dan menambah manfaat positif dari otonomi daerah sebagai salah satu agenda utama reformasi. Untuk membangun tata pemerintahan yang baik bagi kebaikan dan kesejahteraan rakyat, implementasi otonomi daerah perlu terus dicermati, dievaluasi dan disempurnakan.
[sunting] Langkah Strategis
- Perumusan, penciptaan dan peningkatan penguatan strategi pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah (Politik Lokal);
- Merumuskan dan melakukan antisipasi berbagai fenomena dan potensi konflik dalam seluruh proses pelaksanaan dan pengelolaan otonomi daerah;
- Merumuskan dan Meningkatkan bentuk pelayanan sipil daerah dalam menghadapi persaingan global dan mengkampanyekan peningkatan Good Governence
- Perumusan pola hubungan dan koordinasi antar daerah dan antar pusat dengan daerah;
[sunting] Kerangaka Kerja Dan Isu Stategis
- Seluruh rangkaian kerja lembaga ini diarahkan untuk menguatkan keberadaan pengelolaan daerah oleh pemerintahan lokal yang berbasis Partisipatif, Penghormatan Hukum, Transparan, Responsif, Konsensus Bersama, Kesetaraan, Efektif dan Efisien, Responsibilitas, Visi Strategis ke Depan.
[sunting] Azas Organisasi
- Profesional, Imparsialitas, Kesetaraan, Transparan, Anti Kekerasan, Dialogis, Komunikatif dan lain-lain.
[sunting] Ruang Lingkup Program
-
- Riset dan Kajian: melakukan perumusan, kajian dan analisis secara periodik terhadap berbagai problem, isu dan kebijakan yang berhubungan dengan otonomi daerah;
- Pemberdayaan Regional: memfasilitasi berbagai kegiatan pemberdayaan, pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan manajemen pengelolaan daerah;
- Kampanye dan Jaringan : melakukan kerja sosialisasi dan jaringan seputar tujuan lembaga yang terkait dengan otonomi daerah;
- Data dan Publikasi: mengelola pusat data dan penerbitan-penerbitan.
[sunting] Struktur Organisasi
- Dewan Penasehat:
-
- Prof. DR. Ryaas Rasyid,
- DR. Faisal Basri, S.E, M.A,
- Asmara Nababan, S.H,
- DR. Musda Mulia,
- Prof. DR. Umar Basalim, Adi Sasono
- Dewan Direktur:
-
- Hamdan Zoelva, S.H, M.H,
- Smita Notosusanto, Phd,
- DR. firdaus Syam, MA
- Chief Executive:
- Staff:
-
- Siti Rahmaniar Kotta,
- Irwan A. Hasibuan,
- Yudhi Irsyadi,
- Muhammad Andi,
- Vivie,
- Mahful Ridwan,
- Ahmad Fatoni,
- Ahmad Suherman,
- Kholidin
[sunting] Pranala Luar
- (id) Rancangan UU
